-
Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota
Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan -
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pengawalan -
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan -
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pembinaan -
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui patroli -
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini -
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
Dokumen Hasil Pelaksanaa kerjasama antar lembaga dan kemitraan merupakan dokumen dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kesepakatan dalam lingkup tugas dan... -
Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum -
Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan
SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki dan telah di mutahirkan oleh Kab/Kota -
Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat
SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki oleh Kab/Kota -
Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban...
Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota -
Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fung...
Tim penilai angka kredit adalah tim yang menilai angka kredit Jabatan Fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 -
SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingk...
Dukungan anggaran untuk Diklat Dasar Satpol PP yang diselenggarakan di BPSDM -
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda mengacu pada Perka POLRI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS -
Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum
Tercapainya kinerja Satpol PP di daerah dalam penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan tibumtranmas sesuai indikator yang di tetapkan sesuai dengan Kepmendagri Nomor... -
Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan...
Tercapainya kinerja daerah dalam penegakan perda/perkada sesuai instrumen -
Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah
Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung -
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan ...
Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, dengan evidence berupa SK TIM/MoU/PKS/Nota Kesepakatan -
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Kegiatan sosialisasi perda atau perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah -
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada
