-
Pusat Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda & Gangguan Trantibum
Dengan maraknya kejadian serta gangguan trantibun adanya inesiatif satu call center pengaduan agar masyarakat lebih mudah dalam pengaduan Satuan Polisi Pamong Praja Dan... -
Jumlah Pos Kamling Di Kabupaten Sampang
Dengan Terbentunya Satlinmas Desa / Kelurahan serta adanya Inovasi SATLINMAS REBORN, maka Desa/ Kelurahan sudah dilantik resmi Oleh Bapak Bupati Tahun 2023 untuk menjaga... -
Jumlah Penertiban Bangunan Liar Di Kabupaten Sampang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam Penertiban Bangunan Yang melanggar Aturan dan yang mengganggu trotoar jalan sehingga masyarakat pejalan kaki sangat... -
Jumlah Anggota Linmas Kabupaten Sampang
Dengan Adanya Satlinmas Riborn Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Membetuk sebuah gagasan untuk terciptanya Ketetiban dan Ketentraman masyarakat di 14... -
Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat...
Laporan Gangguan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan laporan hasil tidakan yang dilakukan terhadap Suatu Kondisi Yang Tidak Teratur yang... -
Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perl...
Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota -
Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
Pengadaan Bantuan Operasional terhadap Satpol PP Daerah 2. Dukungan anggaran terhadap Satpol PP Daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang SPM Sub... -
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masya...
Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Linmas dalam bentuk Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa merupakan laporan hasil penertiban dan unjuk rasa dan Penindakan : a.... -
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum
Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan... -
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Dokumen SOP Ketenteraman dan keteriban Umum merupakan Dokumen pedoman atau acuan yang sistematis bagi Pol PP untuk melakukan tindakan dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada,... -
Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota
Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan -
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah MelaluiPenyuluhan/Sosialisasi -
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pengawalan -
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan -
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pembinaan -
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui patroli -
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini -
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
Dokumen Hasil Pelaksanaa kerjasama antar lembaga dan kemitraan merupakan dokumen dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kesepakatan dalam lingkup tugas dan... -
Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum -
Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan
SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki dan telah di mutahirkan oleh Kab/Kota
