Σύνολα Δεδομένων
-
Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS
Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan... -
Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat
sosialisasi Penegakan perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah -
Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP
Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Peraturan Bupati/Walikota sesuai SOP -
Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah
Kegiatan Pembinaan/ Penyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada -
Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Ke...
Kegiatan Pembinaan/ Penyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada -
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada -
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Kegiatan sosialisasi perda atau perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah -
Pembentukan Sekretariat PPNS
Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS -
Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
Pelaksanaan tugas Sekretariat PPNS sebagaimana bunyi pasal 8 Permendagri 3 Tahun 2019 -
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan ...
Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, dengan evidence berupa SK TIM/MoU/PKS/Nota Kesepakatan -
Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah
Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung -
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan... -
Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan...
Tercapainya kinerja daerah dalam penegakan perda/perkada sesuai instrumen -
Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum
Tercapainya kinerja Satpol PP di daerah dalam penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan tibumtranmas sesuai indikator yang di tetapkan sesuai dengan Kepmendagri Nomor... -
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda mengacu pada Perka POLRI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS -
SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingk...
Dukungan anggaran untuk Diklat Dasar Satpol PP yang diselenggarakan di BPSDM -
Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fung...
Tim penilai angka kredit adalah tim yang menilai angka kredit Jabatan Fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 -
Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban...
Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota -
Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat
SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki oleh Kab/Kota -
Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan
SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki dan telah di mutahirkan oleh Kab/Kota -
Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum -
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
Dokumen Hasil Pelaksanaa kerjasama antar lembaga dan kemitraan merupakan dokumen dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kesepakatan dalam lingkup tugas dan... -
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini -
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui patroli -
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pembinaan -
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan -
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pengawalan -
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah MelaluiPenyuluhan/Sosialisasi -
Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota
Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan -
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Dokumen SOP Ketenteraman dan keteriban Umum merupakan Dokumen pedoman atau acuan yang sistematis bagi Pol PP untuk melakukan tindakan dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada,... -
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum
Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan... -
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masy...
Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Linmas dalam bentuk Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa merupakan laporan hasil penertiban dan unjuk rasa dan Penindakan : a.... -
Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
Pengadaan Bantuan Operasional terhadap Satpol PP Daerah 2. Dukungan anggaran terhadap Satpol PP Daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang SPM Sub... -
Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perl...
Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota -
Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat...
Laporan Gangguan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan laporan hasil tidakan yang dilakukan terhadap Suatu Kondisi Yang Tidak Teratur yang... -
Jumlah Anggota Linmas Kabupaten Sampang
Dengan Adanya Satlinmas Riborn Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Membetuk sebuah gagasan untuk terciptanya Ketetiban dan Ketentraman masyarakat di 14... -
Jumlah Penertiban Bangunan Liar Di Kabupaten Sampang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam Penertiban Bangunan Yang melanggar Aturan dan yang mengganggu trotoar jalan sehingga masyarakat pejalan kaki sangat... -
Jumlah Pos Kamling Di Kabupaten Sampang
Dengan Terbentunya Satlinmas Desa / Kelurahan serta adanya Inovasi SATLINMAS REBORN, maka Desa/ Kelurahan sudah dilantik resmi Oleh Bapak Bupati Tahun 2023 untuk menjaga... -
Pusat Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda & Gangguan Trantibum
Dengan maraknya kejadian serta gangguan trantibun adanya inesiatif satu call center pengaduan agar masyarakat lebih mudah dalam pengaduan Satuan Polisi Pamong Praja Dan...