33 datasets gevonden

Laporan Gangguan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan laporan hasil tidakan yang dilakukan terhadap Suatu Kondisi Yang Tidak Teratur yang...

Pengadaan Bantuan Operasional terhadap Satpol PP Daerah 2. Dukungan anggaran terhadap Satpol PP Daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang SPM Sub...

Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Linmas dalam bentuk Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa merupakan laporan hasil penertiban dan unjuk rasa dan Penindakan : a....

Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan...

Dokumen SOP Ketenteraman dan keteriban Umum merupakan Dokumen pedoman atau acuan yang sistematis bagi Pol PP untuk melakukan tindakan dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada,...

Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan

Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah MelaluiPenyuluhan/Sosialisasi

Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pengawalan

Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan

Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pembinaan

Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui patroli

Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini

Dokumen Hasil Pelaksanaa kerjasama antar lembaga dan kemitraan merupakan dokumen dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kesepakatan dalam lingkup tugas dan...

Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki dan telah di mutahirkan oleh Kab/Kota

SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki oleh Kab/Kota

Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota

Tim penilai angka kredit adalah tim yang menilai angka kredit Jabatan Fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014

Dukungan anggaran untuk Diklat Dasar Satpol PP yang diselenggarakan di BPSDM

Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda mengacu pada Perka POLRI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS